PANCASILA PRA KEMERDEKAAN

sidang pertama BPUPKI dari tanggal 29 mei-1juni 1945 Dr.Rajiman widiodiningrat selaku ketua pada tanggal 29 mei 1945 meminta ke pada siding mengemukakan dasar (Negara) Indonesia merdeka.  Para pembesar kita menyampai kan pidato nya mengenai konsep dasar Negara.

• Tanggal 29 Mei 1945 Mr. Yamin mengsul kan calon rumusan dasar sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

• Tanggal 30 Mei 1945 Dr. Soepomo mengemukakan teori-teori ada pun teori nya sebagai berikut :

1. Teorinegara perseorangan (individualis)
2. Internasionalisme ( kebangsaan Indonesia )
3. Paham Negara itegralistik.

Kemudian di usul oleh ir.Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan mengusul kan 5 dasar Negara yaitu :

1. Nasionalisme ( Kebangsaan Indonesia )
2. Internasionalisme (Peri kemanusiaan)
3. Mufakat(Demokrasi)
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan yang maha esa (Berkebudayaan)

Ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pada tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang; hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah.

Setelah Ir. Soekarno berpidato, Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia, karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, seperti berikut:

1. Pada kerajaan Kutai, masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik, dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan.
2. Perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin disebut sebagai Negara Indonesia Pertama dengan dasar kedatuan, itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ke-Tuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu.
3. Pada masa kerajaan Majapahit, di bawah raja Prabhu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan nusantara itu adalah: kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narandra. Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religious sosial dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah. Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu:
4. Tidak boleh melakukan kekerasan
5. Tidak boleh mencuri
6. Tidak boleh berjiwa dengki
7. Tidak boleh berbohong
8. Tidak boleh mabuk minuman keras

Kedua zaman, baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan tonggak sejarah karena pada waktu itu bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Selain zaman kerajaan, masih banyak fase-fase yang harus dilewati menuju Indonesia merdeka hingga tergalinya Pancasila yang setelah sekian lama tertimbun oleh penjajahan Belanda. Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Setelah siding pertama BPUPKI di laksanakan terjadi perdebatan sengit yang di sebabkan perbedaan pendapat. BPUPKI terdiri dari Elite Nasionalisme netral antara Agama.Elite nasionalisme Muslim dan Elite Nasionalisme Kristen.Elite Nasionalisme Muslim di BPUPKI mengusul kan islam sebagai dasar Negara tapi terdapat selisih paham dan akhir nya di sepakati piagam Jakarta (22 Juni 1945) tujuh kota berkewajiban menjalan kan syariat islam.

Pada awal kelahirannya, menurut Onghokham danAndi Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka. Inilah perjalanan The Founding Fathers yang begitu teliti mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan keadaan agar dapat melahirkan dasar negara yang dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia.